
Kabar Baik Guru! Kemenag Siapkan CPNS 2027 dan BPJS Gratis untuk 100 Ribu Guru Non-ASN
RUANG UMAT – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027. Selain itu, pemerintah juga memperluas perlindungan kesejahteraan melalui fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100.000 guru non-ASN.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian afirmasi Kemenag dalam memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2026. Program lainnya meliputi percepatan sertifikasi lebih dari 50.000 guru serta rencana pengangkatan guru paruh waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperhatikan kesejahteraan dan memuliakan profesi guru.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin setelah mengikuti Senam Sehat bersama Guru di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan para pemimpin bangsa tidak terlepas dari jasa para pendidik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter generasi sejak dini.
CPNS Guru Dibuka Bertahap pada 2027
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan persiapan seleksi CPNS guru binaan Kemenag mulai dilakukan untuk tahun 2027.
Kemenag telah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Formasi akan dibuka secara bertahap, termasuk untuk guru madrasah.
Kesempatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelamar umum, tetapi juga guru PPPK yang memenuhi persyaratan, termasuk batas usia maksimal 35 tahun.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelas Amien.
Guru PPPK yang Gagal Seleksi Tetap Aman
Kemenag juga memberikan kepastian terkait status kepegawaian guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027.
Guru PPPK yang belum berhasil lolos seleksi menjadi PNS tetap mempertahankan statusnya sebagai PPPK. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan meningkatkan status kepegawaian tanpa harus kehilangan pekerjaan yang telah dimiliki.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” ujar Amien.
Sertifikasi Lebih dari 50 Ribu Guru Dipercepat
Selain kepastian status kepegawaian, Kemenag juga memperkuat kesejahteraan guru melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 tenaga pendidik.
Program tersebut dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan penambahan peserta untuk gelombang berikutnya segera menyusul.
Program sertifikasi diharapkan meningkatkan profesionalitas guru sekaligus memberikan kepastian pemenuhan hak profesi melalui tunjangan sertifikasi sesuai ketentuan.
100 Ribu Guru Non-ASN Dapat BPJS Kesehatan Gratis
Perhatian khusus juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK.
Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan BPJS gratis bagi kelompok guru tersebut pada 2026. Anggarannya telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan.
Tidak hanya perlindungan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” pungkas Amien.
Penyaluran fasilitas tersebut kini tinggal menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenag memperkuat perlindungan profesi guru, mulai dari kepastian status kepegawaian, peningkatan kompetensi, hingga jaminan kesehatan.
Peringatan Hari Guru Nasional 2026 pun menjadi momentum untuk mempertegas bahwa penghargaan terhadap guru tidak cukup melalui seremoni, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan manfaat nyata bagi kesejahteraan para pendidik.



