Kapolri Minta Vape Diharamkan, MUI Pusat Siapkan Kajian Komprehensif

RUANG UMAT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons positif permintaan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar penggunaan rokok elektrik atau vape dikaji untuk kemungkinan penerbitan fatwa haram.

Usulan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran atas penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan permintaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan mendalam dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Kapolri saat kunjungan silaturahim ke MUI menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Prof Niam, Rabu (14/10).

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan permintaan tersebut saat bersilaturahim ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Dalam pertemuan itu, Suyudi memperingatkan adanya modus peredaran narkotika jenis baru berbentuk cair yang diduga diselundupkan melalui perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, vape beraroma buah-buahan dan memiliki bentuk menyerupai rokok elektrik biasa berpotensi menyulitkan masyarakat maupun petugas dalam membedakan kandungannya.

“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” ujar Kapolri.

Suyudi menegaskan, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan risiko kesehatan akibat zat kimia, tetapi juga potensi penyalahgunaan sebagai sarana konsumsi narkotika. Ia meminta dukungan ulama agar upaya pencegahan dapat diperkuat melalui pendekatan keagamaan.

Kapolri juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur terkait pelarangan vape dan berharap MUI Pusat dapat mengkaji penerbitan fatwa atau rekomendasi serupa.

“Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape,” kata Suyudi.

Ia mengungkapkan bahwa usulan pelarangan total rokok elektrik tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan mendapat respons positif.

Polri berharap kajian keagamaan dan kebijakan pemerintah dapat memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkotika dan risiko kesehatan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta sejumlah pengurus MUI dan pejabat utama Polri.

Hingga tahap ini, MUI Pusat menyatakan akan membawa permintaan tersebut ke dalam pembahasan mendalam. Karena itu, usulan fatwa haram vape perlu dibedakan dari keputusan fatwa resmi yang telah ditetapkan MUI.