DPR Dukung MUI Kaji Fatwa Vape, Pengawasan Kandungan Rokok Elektrik Diminta Diperketat

RUANG UMAT – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung langkah penguatan perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Dukungan tersebut disampaikan menyusul dorongan Kapolri kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape.

Netty menilai kajian mengenai vape perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, kesehatan masyarakat, serta bukti ilmiah mengenai kandungan dan risiko penggunaannya.

“Saya mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dan berbagai risiko kesehatan. Kajian mengenai vape perlu dilakukan secara mendalam agar menghasilkan panduan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Netty kepada Republika, Selasa (20/10).

Menurutnya, kewenangan mengkaji dan menetapkan fatwa berada pada MUI. Karena itu, proses tersebut perlu dihormati agar keputusan yang dihasilkan memiliki landasan keagamaan yang kuat dan mempertimbangkan bukti ilmiah yang relevan.

Selain kajian keagamaan, Netty menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran dan kandungan cairan vape yang beredar di masyarakat.

Ia menilai pemeriksaan produk diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika atau zat terlarang.

“Jika ditemukan produk yang mengandung narkotika atau zat terlarang, penanganannya harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum. Pengawasan juga perlu diarahkan pada rantai distribusi agar masyarakat terlindungi dari produk yang membahayakan,” ujarnya.

Edukasi Vape untuk Generasi Muda

Netty juga mengingatkan pentingnya edukasi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja. Menurutnya, rokok elektrik tidak seharusnya dipersepsikan sebagai produk yang sepenuhnya aman, terlebih jika masyarakat belum memahami risiko penggunaannya secara memadai.

Ia mendorong sinergi antara MUI, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Polri untuk memperkuat edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

“Jangan sampai generasi muda terpapar risiko kesehatan atau menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika melalui produk yang mudah diakses. Pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran,” katanya.

Netty berharap kajian MUI dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan vape sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan publik.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan perlindungan yang memadai.

Dengan edukasi yang berkelanjutan, pengawasan produk, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran, perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkotika diharapkan semakin optimal.